Pemerintah Umumkan Pemberian THR ASN dan Gaji Ke
JAKARTA,quickq加速器软件 DISWAY.ID --Kebijakan pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 100 persen, sukses menuai reaksi positif dari masyarakat.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pemberian THR kepada ASN, termasuk pensiunan, tentu akan mendorong konsumsi rumah tangga, terutama menjelang momentum Lebaran.
"Daya beli ASN dan keluarganya dipastikan meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa akan melonjak signifikan. Ini bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan, pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 15 Maret 2025.
BACA JUGA:Berikan Kontribusi Besar untuk Perekonomian, Kemenperin: Industri Kimia Perlu Dipacu Lagi
BACA JUGA:Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan
Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa kebijakan ini juga harus dipastikan untuk tidak menggerus kemampuan fiskal untuk membiayai program-program strategis lainnya.
Pasalnya, pemberian THR plus Tukin 100 persen bagi 9,4 juta ASN dan pensiunan, meskipun sudah dialokasikan dalam APBN, tetap merupakan komponen belanja rutin yang memakan porsi signifikan.
"Ini menjadi perhatian karena sebagian besar penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak dan penerimaan komoditas yang fluktuatif.
Jika kita ingin menjaga defisit anggaran tetap terkendali tanpa mengorbankan program-program produktif, maka pemberian THR harus dikaitkan dengan rasionalisasi belanja negara lainnya," pungkas Achmad.
Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa negara harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik anggaran yang hanya memuaskan kelompok birokrasi, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat banyak.
BACA JUGA:Sambut Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Luncurkan Program BINA Lebaran 2025
BACA JUGA:Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa
Dalam hal ini, dirinya juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berpegang pada prinsip keadilan distributif dan efisiensi.
Artinya, program-program yang populis seperti THR harus diimbangi dengan program sosial yang nyata untuk kelompok rentan, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, atau peningkatan layanan dasar.
- 1
- 2
- »
下一篇:5 Kewajiban Menantu Perempuan Terhadap Mertua dalam Islam
相关文章:
- Relawan Cakra Satya 08 Minta Prabowo
- PBNU: Living Law Tidak Sebatas Terkait Hukum Adat, Tapi Kebiasaan Keagamaan
- Nama Perusahaan Dicemarkan, Bos Infiniti Wahana Akan Tempuh Jalur Hukum
- Jokowi Sudah Kasih Restu ke Mahfud
- Mau Dilantik jadi Walikota, Rahmat Effendi Sudah Bikin Susah Warga Bekasi
- Nilai Kepemimpinan Anies Baswedan, PSI Pesimis Janji Kampanye Terpenuhi: Kami Realistis...
- Gak Cuma Bohong, Anies Baswedan Juga Gatot Alias Gagal Total!
- Ditreskrimsus Polda Metro Selama 4 Pekan Akan Sisir Jakarta, Bukan Nangkap Penjahat, Tapi Bagi
- 7 Ramuan Tradisional Penurun Berat Badan, Bahannya Mudah Didapat
- Titik Balik Bripka Ricky Rizal Melawan Skenario Ferdy Sambo, Keluarga Menangis Memintanya Jujur
相关推荐:
- BYD Ambil Langkah Hukum, Menyisir Akun
- Pemanis Buatan Picu Serangan Jantung, Studi Ungkap Penyebabnya
- Ngeri! Truk Tronton Mendadak Jalan Mundur Di Lebak Bulus, Pedagang Bakpao Hingga Angkot Jadi Korban
- Menyangkut Marwah Polri, ISESS Desak Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Dituntaskan
- Waspada Modus Penculikan Turis di Thailand, Polisi Ikut Terlibat
- Tanpa Persetujuan Trump, Uni Eropa dan Inggris Terapkan Sanksi Baru ke Rusia
- Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa 13 September: Siang Sebagian Wilayah DKI Hujan
- Medco Kembangkan Portofolio Energi Terintegrasi, Fokus pada Gas dan Energi Bersih
- Miliki Komitmen Besar pada Kesejahteraan Petani, API 02 Dukung Prabowo
- Kala Polisi Bergeming Ditanya Orator Demo HMI di DPR: Setuju Gak BBM Naik?
- Penimbun BBM Kena Grebek Satgas K5
- Jokowi Beda Pendapat Soal Polemik Rancangan UU DKJ: Kalau Saya Pilih Langsung
- PMJ Ajukan Supervisi Dugaan Pemerasan SYL ke KPK, Tapi Diterima Sekadar Koordinasi
- Catat Baik
- Warga Lokal Keberatan, Pemerintah Siapkan Jalan Keluar Soal Pengungsi Rohingya
- Tangani Perubahan Iklim, Anies Baswedan Gagas Bentuk Badan dan Lembaga Khusus
- Babak Baru! Anwar Usman Gugat Suhartoyo ke PTUN, Minta Tetap Jadi Ketua MK
- Mantan Ketum AMK Deklarasi Forum PPP Pendukung Prabowo
- Anggap Melawan Hukum, Seorang Dosen Gugat KPU ke PN Jakarta Pusat
- 7 Ramuan Tradisional Penurun Berat Badan, Bahannya Mudah Didapat